A. Latar Belakang

Indonesia dan bangsa-bangsa di sudut manapun di muka bumi ini, sekarang sudah terhubung dan terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan. Akibatnya batas-batas teritorial negara nasional hampir tidak lagi menjadi penghalang bagi berkembangnya ragam aktivitas manusia, baik perniagaan maupun bukan perniagaan. Kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia. Oleh karena itu terbentuknya institusi global semacam WTO (World Trade

Organization), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) sebagai forum kerjasama ekonomi antar bangsa-bangsa se-kawasan, dan juga EEC (European Economic Council), hingga mata uang pun mereka satukan, boleh jadi merupakan beberapa contoh kecenderungan menyatunya pola kehidupan dalam satu kepentingan yang serupa. Dalam keadaan semacam itu, norma yang mengatur ragam aktivitas tersebut tentu tidak diserahkan kepada aturan normatif suatu negara tertentu. Sebab kaidah hukum nasional suatu negara berdaulat, batas berlakunya hanya di dalam teritorial negara tersebut. Untuk itu, pengaturan berbagai hak dan kewajiban maupun kepentingan bersama antar negara berdaulat tadi, kaidahnya akan diupayakan dalam bentuk kesepakatan bersama antar negaranegara yang lazimnya dituangkan dalam bentuk “perjanjian internasional. Instrumen inilah yang paling mungkin untuk digunakan dalam menangani berbagai persoalan transnasional yang dihadapi bersama. Pada kondisi masyarakat dunia yang digambarkan semacam itu, instrumen hukum “perjanjian internasional”, kian menjadi penting. Melalui perjanjian internasional itulah negara-negara, baik yang membuat kesepakatan maupun negara yang turut serta kemudian, dapat menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks.

 

B. Permasalahan

Bertolak dari realitas masyarakat dunia yang makin bersatu itu, beberapa hal menarik untuk dikaji, antara lain:

Pertama, benarkah proses nasionalisasi terhadap kaidah-kaidah transnasional di Indonesia dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum akibat lambatnya proses kodifikasi hukum nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kaidah hukum di era globalisasi ?

Kedua, kerjasama internasional bidang hukum macam apakah yang selama ini dilakukan Indonesia dengan negara lain, sehingga patut dijadikan model kesepahaman timbal balik yang layak untuk terus diupayakan dalam rangka menciptakan suasana harmonis di masa yang akan datang ?

 

C. Kesepahaman antar Negara

Bila negara-negara berdaulat hendak membuat kesepakatan tentang sesuatu berkenaan dengan kepentingan negara dan bangsa diantara mereka, lazimnya perangkat norma yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan dan akibat-akibat hukum tertentu, secara formal akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional.

Demikian pentingnya perjanjian internasional dalam mengatur berbagai persoalan masyarakat bangsa-bangsa, sehingga perjanjian internasional tidak hanya terjadi dalam bidang hukum publik internasional, melainkan juga berlangsung dalam bidang hukum perdata internasional (HPI). Upaya yang dilakukan sejumlah negara sejak akhir abad ke 19 melalui penyelenggaraan beberapa konperensi dalam bidang HPI yang diselenggarakan di Den Haag, antara lain bertujuan untuk mempersiapkan unifikasi kaidah-kaidah HPI.

Memang setiap negara merdeka dan berdaulat memiliki sistem HPI yang berlainan satu sama lain. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul manakala muncul persoalan perdata dan melibatkan dua negara atau lebih, maka negara-negara berupaya mengadakan kerjasama internasional dengan jalan mempersiapkan konvensi-konvensi yang bertujuan menciptakan unifikasi di dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata. Akan tetapi upaya yang dilakukan itu bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh sistem hukum intern dari negara-negara peserta konperensi, melainkan sekedar upaya untuk menyelaraskan kaidah-kaidah HPI-nya. Harapannya adalah penyelesaian persoalan untuk masalah-masalah hukum perdata tertentu akan dapat dilakukan oleh badan badan peradilan masing-masing Negara peserta.

Agaknya upaya penyelarasan kaidah hukum publik maupun private melalui perjanjian internasional, sudah saatnya dilakukan juga oleh Negara-negara di kawasan ASEAN ini. Paling tidak menyambut efektifnya kurun AFTA mendatang, kesenjangan akibat perbedaan sistem hukum yang ada pada sejumlah negara anggota ASEAN, harus diupayakan untuk diminimalkan.

Untuk itu proses pembentukan pranata hukum yang dilakukan Negara seperti Indonesia, tidak cukup bila semata-mata menggunakan model kodifikasi sebagaimana berlangsung selama ini. Model semacam itu dikhawatirkan akan mempersulit Indonesia sendiri dalam mengakomodasi berbagai perubahan yang berlangsung sangat cepat akibat interaksi masyarakat bangsa-bangsa yang semakin hari semakin intensif.

Tak ada cara untuk mengatasi ketertinggalan norma hukum dari faktanya (het recht hinkt achter de feiten aan), hukum nasional negara-negara harus terus menerus diupayakan agar senantiasa mampu menjawab berbagai persoalan transnasional. Upaya aktualisasi kaidah hukum nasional itu harus secara simultan dilakukan, baik melalui proses kodifikasi, maupun dengan jalan melakukan nasionalisasi terhadap norma-norma transnasional dalam bentuk pengesahan atau ratifikasi (ratification) terhadap sejumlah perjanjian internasional. Sehingga perubahan dan perkembangan masyarakat dunia macam apa pun, akan mampu diimbangi oleh tersedianya kaidah hukum.

Di dalam Viena Convention on the law of Treaties 1969, “Ratifications means in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plans its consent to be bound by a treaty”. Ratifikasi merupakan tindakan suatu negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuannya untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Jadi, yang dimaksud dengan “nasionalisasi” terhadap norma hokum transnasional ini pun pada dasarnya adalah suatu proses masuk dan diterimanya norma transnasional ke dalam pranata hukum nasional suatu negara. Selanjutnya norma-norma tersebut menjadi bagian dari hokum positip negara tersebut.

 

SUMBER : http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/1K%20Untuk%20Jurnal%20Hukum%20UNISBA.pdf

 

NAMA  :  MUHAMMAD FEBRIZA

KELAS :  2EB03

NPM    :   24210697